Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia di hampir setiap negara. Dampak kemajuan teknologi juga meluas ke ranah hubungan antarnegara, yang akibatnya memengaruhi interaksi antar aktor. Kondisi tersebut tentunya mempengaruhi strategi dalam penentuan politik luar negeri Indonesia. Menanggapi fenomena dan perubahan yang dibawanya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan Center for Digital Society (CfDS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM menyelenggarakan “Expert Meeting on Digital Diplomacy” pada Rabu, Mei. 17th, 2017. Acara ini secara khusus membahas tentang tantangan dan peluang yang dibawa oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkait pengaruhnya terhadap strategi diplomasi Indonesia.
Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir dalam sambutannya, diplomasi harus mampu menjawab tantangan digital. Dunia digital sedang mengubah peserta dan juga mendorong semangat keterbukaan dan transparansi. Perkembangan digital juga telah menciptakan sumber paradigma baru. Lebih lanjut dikatakannya bahwa diplomasi harus mampu merebut ranah informasi publik dan memberikan informasi secara cepat, tepat dan benar. Harapan yang sama diungkapkan oleh UGM dan CfDS, sebagai institusi akademik yang memberikan edukasi tentang perkembangan teknologi digital.
Selaku Direktur Eksekutif Center for Digital Society, Dr. Nanang Pamuji Mugasejati dalam rapat paripurna mengatakan, digitalisasi membuat strategi diplomasi semakin efisien. Selain itu, digitalisasi juga mampu mengoptimalkan anggaran diplomatik.
Pertemuan yang berlangsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM ini terbagi dalam dua sesi yaitu sesi pleno dan sesi working group yang terdiri dari tiga kelompok. Masing-masing working group membahas konseptualisasi wacana, evaluasi, dan masa depan diplomasi digital Republik Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 30 ahli di bidang diplomasi dan teknologi komunikasi informasi, serta lebih dari 100 praktisi yang terdiri dari pemerhati, konsultan, akademisi, ahli teknologi informasi, tokoh masyarakat, dan duta besar, serta staf dari beberapa kedutaan yang diundang.
Hasil diskusi dari masing-masing working group akan dirangkum menjadi rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri melalui perwakilannya, Azis Nurwahyudi, Sekretaris Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri. Dokumen tersebut akan menjadi acuan Kementerian Luar Negeri dalam memetakan kebijakan diplomatik Indonesia. Kedepannya, diharapkan semakin banyak diplomat dan duta besar yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mengejar kepentingan nasionalnya.
